Konsep Dasar Koperasi Syariah

Maret 14, 2018 By 0 Comments

Konsep Dasar Koperasi Syariah

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan asasnya adlah kekeluargaan. Landasan operasionalnyaadalah Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1967.

Dalam konteks koperasi, pengertian koperasi menurut keterangan dari pandangan Bung Hatta ialah usaha bersamauntuk membetulkan nasib penghidupan ekonomi menurut tolong-menolong yang didorong oleh kemauan memberi jasa kepada sahabat dalam motivasi seorang buat seluruh dan seluruh buat seorang.30
Sedangkan menurut keterangan dari UU No. 25 Tahun 1992 Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya menurut prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 31 Koperasi Syariah secara teknis dapat dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, destinasi dan pekerjaan usahanya menurut pada 30 Bernhard Limbong, Pengusaha Koperasi, (Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri, 2010), hlm. 65.

31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.30
syariah Islam yakni Al-quran dan Assunnah.

Pengertian umum dari Koperasi syariah ialah Koperasi syariah ialah badan usaha koperasi
yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi mempunyai unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya mesti dilakukan dengan mengacu
kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis UlamaIndonesia.

Berdasarkan urusan tersebut, maka koperasi syariah tidak
diperkenankan berjuang dalam bidang-bidang yang didalamnya
ada unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Disamping itu, koperasi
syariah pun tidak diperkenankan mengerjakan transaksi-transaksi
derivatif sebagaimana lembaga finansial syariah lainnya juga.

2. Tujuan dan Fungsi Koperasi Syariah
Berdasarkan keterangan dari UU Nomor 25 Tahun 1992, koperasi bertujuan
memajukan kesejahteraan anggota pada terutama dan masyarakat
pada lazimnya serta ikut membina tatanan perekonomian nasional
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, dan makmur
menurut Pancasila dan UUD 1945.
Tujuan Koperasi Syariah, ialah untuk meningkatkan
kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta
dalam membina perekonomian Indonesia menurut prinsipprinsip islam.
Fungsi Koperasi Syariah; (1) Membangun dan mengembangkan
potensi dan keterampilan anggota pada khususnya, dan masyarakat31
pada umumnya, guna menambah kesejahteraan sosial ekonominya.
(2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, supaya menjadi
lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen
(istiqomah) di dalam merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi islam dan
prinsip-prinsip syariah islam. (3) Berusaha guna mewujudkan dan
mengembangkan perekonomian nasional yang adalahusaha
bersama menurut azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. (4)
Mengembangkan dan memperluas peluang kerja.32

3. Landasan Koperasi Syariah
Koperasi Syariah mempunyai landasan sebagai berikut; (1)
Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yakni al-quran dan
assunnah dengan saling tolong membantu (ta’awun) dan saling
menguatkan (takaful). (2) Koperasi syariah berlandaskan pancasila
dan undang-undang dasar 1945. (3) Koperasi syariah berazaskan
kekeluargaan.

4. Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah
Adapun Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah yaitu; (1) Kekayaan
adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dipunyai oleh siapapun
secara mutlak, (2) Manusia diberi kemerdekaan bermu’amalah selama
bersama dengan peraturan syariah. (3) Manusia adalahkhalifah
Allah dan pemakmur di muka bumi. (4) Menjunjung tinggi keadian
32 Bernhard Limbong, Op.Cit, hlm. 67-68.32
serta menampik setiap format ribawi dan pemusatan sumber dana
ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.33

5. Karakteristik Koperasi Syariah
Karaktersitik Koperasi Syariah antara lain; (1) Mengakui hak
milik pribadi terhadap modal usaha. (2) Tiadanya transaksi berbasis
bunga (riba). (3) Berfungsinya institusi zakat. (4) Mengakui
mekanisme pasar. (5) Mengakui motif menggali keuntungan. (6)
Mengakui kemerdekaan berusaha. (7) Mengakui adanya hak bersama.34

6. Produk-Produk Koperasi Syariah

a. Simpanan (Funding)
Produk simpanan dipecah menjadi dua menurut prinsipnya.
Yaitu tabungan dengan prinsip wadiah dan tabungan dengan
prinsip mudhorobah.

b. Pembiayaan (Financing)
Berdasarkan pemanfaatannya pembiayaan dipecah menjadi dua
yaitu; pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.
Sedangkan menurut sifatnya dipecah mnjadi dua yaitu;
pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif.35

33 Hendrojogi, Op. Cit, hlm. 24.
34 Ibid, hlm. 25.
35 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, (Yogyakarta: UII Press,
2004), hlm. 166.33

B. Konsep Dasar Pembiayaan Konsumtif

1. Pengertian Pembiayaan Konsumtif
Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan
oleh sebuah pihak untuk pihak beda untuk menyokong investasi yang
telah direncanakan, baik dilaksanakan sendiri maupun lembaga.36 Jenis
pembiayaan di Bank Syariah sebagaimana dalam bukunya Adiwarman

A. Karim yang berjudul Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan
adalah sebagai berikut; pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan
investasi syariah, pembiayaan konsumtif syariah, pembiayaan
sindikasi, pembiayaan menurut take over, pembiayaan letter of
credit.

37 Pembiayaan konsumtif syariah yang diserahkan untuk destinasi di
luar usaha dan umumnya mempunyai sifat perorangan. Berdasarkan keterangan dari Muhammad
syafii Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank Syariah Dari Teori
Ke Praktik pembiayaan konsumtif yakni pembiayaan yang ditujukan
untuk memenuhi keperluan konsumsi yang akan berakhir digunakan
untuk mengisi kebutuhan.38 Berdasarkan keterangan dari Muhammad Ridwan dalam
bukunya Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil pembiayaan konsumtif
yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk mengisi keburuhan
36 Binti Nur Asiyah, Op. Cit, hlm. 12.37 Karim, Adiwarman A, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, edisi ketiga, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 231.
38 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dalam Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema
Insani dan Tazka Cendikiawan, 2001), hlm.160.34
konsumsi, baik yang dipakai sesaat maupun dalam jangka waktu
yang relatif panjang.39
Tidak jauh bertolak belakang dengan apa yang didefinisikan oleh
Adiwarman A. Karim dan Muhammad Syafii Antonio, Muhammad
Nur Rianto Al Arif mendefinisikan pembiayaan konsumtif sebagai
pembiayaan yang dutujukan guna pembiayaa yang bersifat
konsumtif, laksana pembiayaan guna pembelian rumah, kendaraan
bermotor, pembiayaan edukasi dan apapun yang sifatnya
konsumtif.40

2. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumtif
a. Substantif : perjanjian atas dasar kemerdekaan berkontrak.
b. Administratif : Keppres No. 61/1988 ttg Lembaga Pembiayaan dan
Kepmenkeu No. 1251/KMK.013/1988 ttg Ketentuan dan Tatacara
Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

3. Tujuan Pembiayaan Konsumtif
Tujuan pembiayaan menurut prinsip syariah ialah untuk
meningkatkan peluang kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai
dengan nila-nilai Islam. Pembiayaan itu harus bisa dinikmati
oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri,
pertanian, dan perniagaan untuk menunjang peluang kerja dan
menunjang buatan dan penyaluran barang-barang dan jasa-jasa dalam
rangka mengisi kebutuhan domestik maupun ekspor.
39 Muhammad Ridwan, Op. Cit, hlm.166.
40 Muhammad Nur Rianto Al Arif, Op. Cit, hlm. 43.35
Pembiayaan konsumtif dibutuhkan oleh pemakai dana untuk
memenuhi keperluan konsumsi dan bakal habis digunakan untuk
memenuhi keperluan tersebut. Kebutuhan konsumsi bisa dibedakan
atas keperluan primer (pokok atau dasar) dan keperluan sekunder.41

4. Prinsip Pembiayaan Konsumtif
Dalam mengerjakan penilaian permohonan pembiayaan bank
syariah unsur marketting mesti memperhatikan sejumlah prinsip
utama yang sehubungan dengan situasi secara borongan calon
nasabah.

Di dunia perbankan syariah prinsip evaluasi dikeal dengan 5C + 1 C, yakni sebagai berikut.

1) Character
Character yaitu evaluasi terhadap karakter atau
kepribadian calon penerima pemboayaan dengan destinasi untuk
memperkirakan bisa jadi bahwa penerima pembiayaan
dapat mengisi kewajibannya.

2) Capacity
Capacity yaitu evaluasi secara subjektif tentang
kemampuan penerima pembiayaan guna melakukan
pembayaran. Kemampuan diukur dengan daftar prestasi
penerima pembiayaan di masa kemudian yang didukung dengan
pengamatan di lapangan atas sarana usahanya laksana toko,
karyawan, alat-alat, pabrik serta cara kegiatan.
41 Ibid, hlm. 168.36

3) Capital
Capital yaitu evaluasi terhadap keterampilan modal
yang dipunyai pleh calon penerima pembiayaan yang diukur
dengan posisi perusahaan secara borongan yang ditujukan
oleh rasio keuangan dan penekanan pada komposisi modalnya.

4) Collateral
Collateral yaitu garansi yang dipunyai calon
penerima pembiayaan. Penilaian tersebut bertujuan guna lebih
meyakinkan bahwa andai suatu resiko kegagalan pembayaran
tercapai terjadi, maka garansi dapat digunakan sebagai
penggantidari kewajiban.

5) Condition
Condition bank syariah mesti menyaksikan kondisi
ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat
adanya kebersangkutanan dengan jenis usaha yang dilaksanakan oleh
calon penerima pembiayaan. Hal ini tersebut sebab kondisi
eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon
penerima pembiayaan.

6) Constraint
Constraint yakni hambatan-hambatan yang mungkin
mengganggu proses usaha.42
42 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, Edisi Revisi
2005), hlm. 304.37

5. Prosedur Permohonan Pembiayaan.

a. Pengajuan Berkas-Berkas
Dalam urusan ini pemohon pembiayaan mengajukan
permohonan pembiayaan yanhg dituangkan dalam sebuah proposal.
Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang
dibutuhkan, antara lain; potret copy ktp, potret copy kartu keluarga,
foto copy akta nikah.
b. Penyelidikan berkas
Tujuannya ialah untuk memahami apakah berkas yang
diajukan sudah menyeluruh sesuai persyaratan dan telah benar,
termasuk menginvestigasi keabsahan berkas.
c. Wawancara awal
Merupakan penyelidikan untuk calon nasabah. Tujuannya
adalah guna meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut
sesuai dan menyeluruh seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara
ini pun untuk mengetahui kemauan dan keperluan nasabah yang
sebenarnya.
d. On the spot
Merupakan pekerjaan meninjau kelapangan dengan
meninjau sekian banyak obyek yang dijadikan jaminan.
e. Wawancara kedua
Merupakan pekerjaan perbaikan berkas-berkas andai ada
kekurangan pada ketika sebelum atau setelah on the spot.38
f. Keputusan pembiayaan
Keputusan pembiayaan dalam urusan ini ialah untuk
menilai apakah pembiayaan akan diserahkan atau ditolak. Jika
diterima maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan
pembiayaan yang akan diberitahukan mencakup; jumlah duit yang
diterima, jangka masa-masa pembiayaan, biaya-biaya yang mesti
dibayar. Jika ditampik maka hendaknya dikirim surat penolakan
sesuai dengan dalil masing-masing.
g. Penanda tanganan akad/ perjanjian pembiayaan.
Kegiatan ini adalahkelanjutan dari diputuskannya
pembiayaan, sebelum pencairan nasabah menanda tangani terlebih
dahulu akad perjanjian pembiayaan
h. Realisasi pembiayaan
Realisasi pembiayaan diserahkan setelah penandatanganan akad
pembiayaan dengan membuka tabungan atau simpanan di bank
yang bersangkutan. 43

6. Contoh Perhitungan Pembiayaan Konsumtif

Bapak Ahmad memerlukan sebuah mesin fotokopi pada
tanggal 1 mei 2012 dengan spesifikasi: merk xerox memiliki
kmampuan guna memperkecil dan memperbesarhingga ukuran AO,
memiliki keterampilan untuk memfotokopi warna.

43 Kasmir, Op. Cit, hlm. 123.
44 Binti Nur Asiyah, Op. Cit, hlm. 22839

Untuk melakukan pembelian mesin fotokopi itu secara tunai, Bapak
Ahmad mesti meluangkan uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,-
melihat kondisi finansial Bapak Ahmad mengalami kendala jika
harus melakukan pembelian secara tunai. Bapak Ahmad melulu memiliki
kemampuan finansial setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- untuk
mesin tersebut. Bagi mewujudkan harapannya tersebut, Bapak
Ahmad mengemukakan pembiayaan di Bank Syariah.

Melihat situasi tersebut Bank Syariah memutuskan required
rate profit sebesar 20%. Berapa bulan lama pembayaran Bapak
Ahmad memberikan cicilan ke Bank Syariah?

Tabel 2.1
Contoh Perhitungan Pembiayaan Konsumtif
Harga beli barang Rp. 80.000.000,-
Kemampuan finansial nasabah/ bulan Rp. 8.000.000,-
Required rate of profit (20%) Rp. 16.000.000,-
Harga jual barang untuk nasabah Rp. 80.000.000,-
Rp. 16.000.000,-
=Rp. 96.000.000,-
Periode pembayaran Rp. 96.000.000,-
Rp. 8.000.000,-
= 12 bulan = 360 hari40

7. Penyelamatan pembiayaan bermasalah45

Pemberian suatu kemudahan pembiayaan tentu berisi
suatu resiko kemacetan. Akibatnya anngsuran tidak fasih dan bahkan
tidak bisa terbayar maka akan memunculkan kerugian yang mesti
ditanggung oleh bank. Penyelamatan pembiayaan bermasalah
dilakukan dengan teknik antara lain.

a. Rescheduling
Rescheduling ialah suatu perbuatan yang dipungut dengan cara
memperpanjang jangka masa-masa pembiayaan atau jangka waktu
angsuran. Dalam urusan ini si debitur diserahkan keringanan dalam
masalah jangka masa-masa pembiayaan, contohnya dari 6 bulan
menjadi setahun sehingga si debitur memiliki waktu yang
lebih lama guna mengembalikannya.

b. Reconditioning
Reconditioning ialah perubahan beberapa atau semua
persyaratan pembiayaan. Misalnya memperkecil margin,
penundaan margin pembayaran hingga waktu tertentu.

c. Restructuring
Restructuring ialah tindakan bank untuk nasabah dengan cara
menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah
memang memerlukan dana.
d. Kombinasi

45 Kasmir, Op. Cit, hlm 129-131.41
Kombinasi adalahusaha penyelamatan pembiayaan
bermasalah dengan menggabungkan ketiga jenis di atas.
Misalnya kombinasi antara Rescheduling dengan Restructuring
yaitu dengan meningkatkan jangka masa-masa pembayaran dan
pembayaran margin ditunda/ margin diperkecil.

e. Penyitaan jaminan
Penyitaan garansi adalahjalan terakhir bilamana nasabah
sudah benar benar tidak m\punya etikad baik maupun telah tidak
mampu lagi untuk menunaikan semua kewajibannya.

C. Konsep Dasar Murabahah

1. Pengertian Murabahah
Murabahah didefinisikanoleh semua Fuqaha sebagai penjualan
seharga biaya/ harga pokok (cost) barang tersebut diperbanyak mark-up
atau margin deviden yang disepakati. Karakteristik murabahah
adalah bahwa penjaja harus memberi tahu pembeli tentang harga
pembelian produk dan mengaku jumlah deviden yang
ditambahkan pada ongkos (cost) tersebut.46
Dalam susunan istilah kitab himpunan fatwa DSN (Dewan
Syariah Nasional) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan
murabahah (DSN, 2003:311) ialah menjual sebuah barang dengan
menegaskan harga belinya untuk pembeli dan pembeli membayarnya
46 Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), hlm. 13.42
dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan dalam PSAK 59
tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraf 52 diterangkan bahwa
murabahah ialah jual beli barang dengan mengaku harga
perolehan dan deviden (margin) yang disepakati oleh penjaja dan
pembeli. Sedangkan menurut keterangan dari Undang-Undang No.21 Tahun 2008
tentang Perbakan Syariah pun memberikan pengertian tentang
murabahah dalam keterangan Pasal 19 ayat (1) huruf D. Menurut
penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf D tersebut, yang dimaksud dengan
akad murabahah ialah akad pembiayaan sebuah barang dengan
menegaskan harga belinya untuk pembeli dan pembeli membayarnya
dengan harga yang lebih sebagai deviden yang disepakati.47
Berdasarkan keterangan dari Muhammad Syafii Antonio dalam bukunya Bank
Syariah Dari Teori ke Praktik diterangkan bahwa bai al-murabahah
adalah jual beli barang pada harga asal dengan ekstra keuntungan
yang disepakati. Dalam bai al-murabahah, penjaja harus memberi
tahu harga produk yang ia beli dan menilai sebuah tingkat
keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, saudagar eceran
membeli komputer dari grosir ekuivalen Rp. 10.000.000,-, lantas ia
menambahkan deviden sebesar Rp. 750.000,- dan ia menjual
kepada si pembeli dengan harga Rp. 10.750.000,-. Pada umumnya, si
pedagang ketengan tidak bakal memesan dari grosir sebelum terdapat pesanan
dari calon pembeli dan mereka telah menyepakati mengenai lama
47 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1).43
pembiayaan, besar deviden yang akan dipungut pedagang eceran,
serta besarnya cicilan kalau memang akan ditunaikan secara
angsuran.48

2. Jenis-jenis Murabahah
Murabahah dapat dipisahkan menjadi dua (2) macam, yakni (1)
murabahah tanpa pesanan, maksudnya terdapat yang pesan atau tidak, ada
yang beli atau tidak, bank syariah meluangkan barang dagangannya.
Penyediaan barang pada murabahah ini tidak terpengaruhi atau bersangkutan
langsung dengan terdapat tidaknya pesanan atau pembeli. (2) Murabahah
menurut pesanan, maksudnya bank syariah baru bakal melakukan
transaksi murabahah atau jual beli bilamana ada nasabah yang memesan
barang sampai-sampai penyediaan barang baru dilaksanakan jika terdapat pesanan.
Pada murabahah ini, pengadaan barang paling tergantung atau bersangkutan
langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.

Murabahah menurut pesanan dapat dipisahkan menjadi (a)
Murabahah menurut pesanan dan mempunyai sifat mengikat, maksudnya
apabila sudah dipesan mesti dibeli, dan (b) murabahah menurut
pesanan dan mempunyai sifat tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah
memesan barang, namun nasabah tidak terikat,nasabah bisa menerima
atau mengurungkan barang tersebut.

Sedangkan andai dilihat teknik pembayarannya, maka murabahah
dapat dilaksanakan dengan teknik tunai atau dengan pembayaran tangguh.
48 Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit, hlm. 101-102.44
Yang tidak sedikit dijalankan oleh bank syariah ketika ini ialah murabahah
menurut pesanan dengan sifatnya mengikat dan cara
pembayarannya tangguh.49

3. Landasan Syariah Murabahah
Penulis tidak mengejar secara eksklusif ayat Al-Qur’an
ataupun hadits yang membicarakan tentang murabahah, pengarang lebih
banyak mengejar ayat Al-Qur’an dal hadits tentang jual beli
secara umum. Di antara dalil-dalil yang membolehkan praktik
murabahah tersebut ialah sebagai berikut.
f. Firman Allah, QS. An-Nisa (4): 29.
یَا أَیُّ َھا الَّ ِذ َ ین َ آمنُ َ وا لا تَأْ ُكلُوا أَ ْم َوالَ ُك ْم َب ْی ُ نَك ْم بِ ْ البَ ِ اط ِل إِ َّلا أَ ْن تَ ُك َ ون ِت َج َ ارةً
َع ْن تَ َر ٍ اض ِم ْن ُكم..ْ
Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah saling
memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan sukarela di
antaramu.”(Q.S An Nisa: 29).
g. Firman Allah, QS, Al-Baqarah (2): 275.
بَا ..
ِّ
.. َوأَ َح َّل ّ ا ْ ُ1البَ ْی َع َو َح َّر َم الر
Artinya, “Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba.”(Q.S AlBaqarah: 275).
49 Wiroso, OP. Cit, hlm. 37-38.45
h. Firman Allah, QS, Al-Maidah (5): 1.
ْ العُقُ ِ ود
ِ
یَا أَیُّ َھا الَّ ِذ َ ین َ آمنُوا أَ ْوفُوا ب ….
Artinya, “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu…”
(QS. Al-Maidah: 1).
i. Firman Allah, QS, Al-Baqarah (2): 280.
..
ٍة
َوإِ ْن َك َ ان ذُو ُع ْس َر ٍة فَنَ ِظ َرةٌ إِلَ ٰى َم ْی َس َر
Artinya, “Dan andai (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran,
maka berilah tangguh hingga dia berkelapangan.. (QS. AlBaqarah: 280)
j. Hadits Nabi SAW:
ِھ
َع ْن بِ ْيأَ َس ِع ْی ٍد ْ ال ُخ ْد ِر ْي رضTTTي اللهُ عنTTھ أَ َّن َر ُس ْو َل اللهِ َصلَّى اللهُ َعلَ ْی
َو ِ آل ِھ َو َسلَّ َم قَ َ ال : إِنِّ َما ْ البَ ْی ُع َع ْن تَ َر ٍ اض، )رواه البیھقTTTTTTTTTTي وابTTTن
ماجھ وصTTTححھ ابTTTن حبTTTان (
Dari Abu Sa’ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersadda, “
sesungguhnya jual beli tersebut harus dilaksanakan suka sama suka.” (HR
Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).46
k. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah.
أَ َّن النَّبِ َّي َصلَّى اللهُ عَلَ ْی ِھ َو ِ آل ِھ َو َسلَّ َم قَ َ ال: ثَلاَ ٌث فِ ْی ِھ َّن
ْ البَ َر َكةُ:
ِّر
َ ، و ْ ال ُمقَ َ ار َضةُ َ ، و َخ ْل ُط ْ البُ
ٍل
اَ ْلبَ ْی ُع إِلَى أَ َج
ِع
ِل ْلبَ ْی ِت لاَ ِل ْلبَ ْی
ِر
َّ الش ِع ْی
ِب
)رواه ابن ماجھ عن صھیب(
Nabi bersabda, Ada tiga urusan yang berisi berkah: jual beli
tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur
gandum dengan jewawut untuk kebutuhan rumah tangga, bukan
untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).
i. Ijma
Mayoritas ulama mengenai kebolehan jual beli dengan cara
murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid, Juz 2, hal. 161;
lihat pula al-Kasaniy bada’i as-Sana’i, juz 5, hal. 220-222)50
j. Kaidah fikih
ْی ِم َھا
ِر
ْ الأَ ْص ُل فِ ْي ْ ال ُمعَ َ ام َلا ِت ْ ِ الإ َب َ احةُ إِلاَّ أَ ْن یَدُ َّل ِ دَل ْی ٌل عَلَى تَ ْح .
“Pada dasarnya, segala format mu’amalat boleh dilaksanakan kecuali
ada alasan yang mengharamkannya.”
4. Rukun dan Syarat Murabahah
Rukun jual beli menurut keterangan dari mazhab hanafi ialah ijab dan qabul
yang menunjukan adanya pertukaran atau pekerjaan saling memberi
50 Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Murabahah, (Jakarta:
Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, 2000), hlm. 63.47
yang menempati status ijab dan qabul itu. Rukun ini dengan
ungkapan beda adalahpekerjaan duit menilai keridhaan
dengan adanya pertukaran dua harta milik, berupa ucapan maupun
perbuatan. Berdasarkan keterangan dari jumhur ulama terdapat 4 rukun dalam jual beli, yaitu:
orang yang menjual, orang yang membeli, sighat, dan barang atau
sesuatu yang diakadkan. Keempat rukun tersebut mereka sepakati dalam
setiap jenis akad. Rukun jual beli menurut keterangan dari jumhur ulama, selain
mazhab hanafi, terdapat 3 atau 4, yaitu: orang yang berakad (penjual dan
pembeli), yang diakadkan (harga dan barang yang dihargai), sighat
(ijab dan kabul).51
Syarat murabahah menurut keterangan dari Wiroso dalam bukunya yang
berjudul Jual Beli Murabahah antara lain; (a) Mengetahui harga
kesatu .(b) Mengetahui besarnya keuntungan. (c) Modal hendaknya
berupa komoditas yang memiliki keserupaan dan sejenis, laksana bendabenda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.

(d) Sistem murabahah
dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba itu terhadap
harga kesatunya. (e) Transaksi kesatu mesti sah secara syara’.52
Sedangkan menurut keterangan dari Muhammad Syafii Antonio kriteria
murabahah antara lain; (a) Penjual memberi tahu ongkos modal kepada
nasabah. (b) Kontrak kesatu mesti sah cocok dengan rukun yang
ditetapkan. (c) Kontrak mesti bebas riba. (d) Penjual mesti
menjelaskan untuk pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah
51 Wiroso, Op. Cit, hlm. 16.
52 Ibid. hlm. 17-18.48
pembelian. (e) Penjual mesti mengucapkan semua urusan yang berkaitan
dengan pembelian, misalnya andai pembelian dialkukan secara utang.
Secara prinsip, andai dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi,
pembeli mempunyai pilihan guna melanjutkan pembelian laksana apa
adanya, berpulang pada penjual dan mengaku ketidaksetujuan atas
barang yang dijual, atau mengurungkan kontrak.53

5. Skema Murabahah

Skema Bai’ al-murabahah menurut keterangan dari Muhammad Syafii Antonio
1 Negosiasi & Persyaratan
2 Akad Jual Beli
6 Bayar
3 Beli Barang 5 Terima Barang&
Dokumen
4 Kirim

Keterangan:
1) Bank dan nasabah mengerjakan negosiasi untuk mengerjakan transaksi
pembiayaan menurut prinsip jual beli, mencakup jenis barang
yang bakal diperjualbelikan, harganya (termasuk jumlah
keuntungan yang diminta bank) dan jangka masa-masa pembayaran dan
hal-hal beda yang diperlukan.
53 Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit, hlm. 102.
Koperasi Nasabah
Suplier
(Penjual)49
2) Bank dan nasabah mengerjakan akad jual beli dengan
menandatangani surat perjanjian sebesar nominal harga jual untuk
dilunasi dalam jangka masa-masa yang sudah disepakati bersama.
3) Bank melakukan pembelian barang untuk supplier cocok dengan spesifikasi
barang yang dikehendaki oleh nasabah dengan mengerjakan akad
jual beli. Nasabah tidak diperkenankan melakukan pembelian barang secara
langsung tanbpa seizin bank
4) Dokumen dan barang yang telah dibeli bank dari supplier dikirim
kepada nsabah dengan persetujuan bank.
5) Nasabah menerima barang dan dokumen yang sudah dikirim oleh
bank.
6) Nasabah membayar angsuran kepada bank cocok dengan
kesepakatan bersama.
Gambar 2.2
Skema Murabahah menurut keterangan dari Sutan Remy Sjahdeini
2 3
1 4 6 5
Keterangan:
1) Pembuatan akad jual beli barang antara bank dengan nasabah yang
sekaligus adalahpemesanan barang oleh nasabah untuk bank.
Bank
Nasabah
Pemasok50
2) Pembuatan akad jual beli yang dibuntuti pelaksanaan pembayaran
harga barang oleh bank
3) Penjualan dan oenyerahan hak kepemilikan barang oleh pemasok
kepada bank.
4) Penjualan barang + mark-up/ margin dan penyerahan hak
kepemilikan bank untuk nasabah.
5) Pengiriman barang secara jasmani oleh pemasok untuk nasabah.
6) Pelunasan harga barang oleh nasabah untuk bank secara cicilan
atau secara sekaligus pada akhir masa-masa pelunasan.54
Gambar 2.3
Skema murabahah tanpa pemesan
1 2 3 4
Keterangan:
1) Negosiasi dan persyaratan antara bank dan nasabah.
2) Akad Jual Beli (murabahah).
3) Kirim/ penyerahan barang untuk nasabah.
4) Bayar kewajiban/ harga barang nasabah untuk bank.55
54 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya,
(Jakarta: Prenadamedia group, 2014), hlm. 194.
55 Wiroso , Op.Cit, hlm. 38.
Bank Nasabah51
Gambar 2.4
Skema murabahah menurut pesanan
2 1
4
3 5
6

Keterangan:
1) Pesan beli barang (Negosiasi dan Persyaratan) antara bank syariah
dengan nasabah.
2) Bank memesan barang untuk pemasok.
3) Beli barang/ penyerahan barang dari pemasok untuk bank syariah.
4) Akad jual beli (murabahah) antara bank syariah dengan nasabah.
5) Nasabah menunaikan harga barang/ kewajibannya.
6) Kirim barang/ penyerahan barang untuk nasabah.56
Dalam murabahah menurut pesanan, bank syariah baru
melakukan pengadaan barang dan mengerjakan transaksi jual beli
murabhahah sesudah ada nasabah yang memsan guna membeli.
6. Ketentuan Umum Murabahah
a. Jaminan
Jaminan dimaksudkan guna menjaga supaya si pemesan tidak
main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia
pembiayaan/bank) bisa meminta si pemesan (pemohon/nasabah)
suatau garansi (rahn) guna dipegangnya. Dalam teknis
56 Ibid, hlm. 42.
Pemasok Bank Nasabah
Syariah52
operasionalnya, dagangan yang dipesan bisa menjadi salah
satu garansi yang dapat diterima guna pembayaran utang.
b. Utang dalam murabahah KPP
Secara prinsip, solusi utang si pemesan dalam
transaksi murabahah KPP tidak terdapat kaitannya dengan transaksi
lain yang dilaksanakan si pemesan untuk pihak ketiga atas barang
pesanan tersebut. Apakah si pemesan memasarkan kembali barang
tersebut dengan deviden atau kerugian, ia tetap berkewajiban
menyelesaikan utangnya untuk si pembeli.
c. Penundaan Pembayaran oleh Debitur Mampu
Seorang nasabah yang mempunyai keterampilan ekonomis
dilarang menunda solusi utangnya dalam murabahah ini.
Bila seorang pemesan menunda solusi utang tersebut,
pembeli dapat memungut tindakan memungut prosedur hukum
untuk menemukan kembali utang tersebut dan mengklaim kerugian
finansial yang terjadi dampak penundaan.
d. Bangkrut
Jika pemesan yang berutang dirasakan pailit dan gagal
menyelesaiakan utangnya sebab benar-benar tidak dapat secara
ekonomi dan bukan sebab lalaisedangkan ia mampu, kreditor
harus menunda tagihan utang hingga ia menjadi sanggup
kembali.57
57 Muhammad Syafi’i Antonio, Op.Cit, hlm. 105.53
7. Perhitungan Margin Murabahah
a. Model perhitungan pembiayaan Murabahah menurut keterangan dari Muhammad
Syafii Antonio58, Wiroso59, Muhammad60, dan Adi Warman
Karim61 ialah sebagai berikut:
Harga Jual = Harga beli + Margin
Jumlah Angsuran masing-masing bulan = Harga Jual
Jangka Waktu Pembiayaan
Contoh kasus:
Dalam kitab Muhammad Syafii Antonio dilafalkan contoh
kasus andaikan seorang nasabah hendak mempunyai sebuah motor, ia
datang ke bank syariah dan memohon supaya bank membelikannya.
Seteleh dianalisis dan ditetapkan dapat dibelikan, bank membelikan
motor itu dan diserahkan kepada nasabah. Jika harga motor
tersebut Rp. 4.000.000,- dan bank hendak mendapat deviden Rp.
800.000,- sekitar 2 tahun.
Maka:
Diketahui: Harga Beli = Rp. 4.000.000,-
Margin = Rp. 800.000,-
Jangka Waktu = 2 tahun/ 24 bulan
58 Muhammad Syafi’i Antonio, Op.Cit, hlm. 171.
59 Wiroso, Op. Cit, hlm. 112.
60 Muhammad, Op. Cit, hlm 117.
61 Adi Warman Karim, Op.Cit, hlm. 109-110.54
Ditanyakan: jumlah cicilan per bulan?
Jawab:
Harga jual = harga beli + margin
= Rp. 4.000.000,- + Rp. 800.000,-
= Rp. 4.800.000,-
Jumlah Angsuran masing-masing bulan = Harga Jual
Jangka Waktu Pembiayaan
= Rp. 4.800.000,-
24
= Rp. 200.000,-
Jadi nasabah bisa mencicil sebesar Rp. 200.000,- per bulan.
b. Dalam bukunya Slamet Wiyono yang berjudul Cara Mudah
Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan
PAPSI, dilafalkan bahwa model pembiayaan murabahah sebagai
berikut.62
Pokok pembiayaan = harga barang – duit muka
Total pembiayaan = pokok pembiayaan + margin
Jumlah cicilan per bulan = total pembiayaan
Jangka masa-masa pembiayaan
Atau dapat pun disebutkan:
Harga jual = harga beli + margin
Total pembiayaan = harga jual – duit muka
62 Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar
Psak dan Papsi, (Jakarta: PT. Grafindo, 2005), hlm. 90-91.55
Contoh kasus:
Tuan Ali berniat guna mempunyai sebuah mobil guna kepentingan
usaha antar jemput anak sekolah. Mobil tersebut memiliki harga
Rp. 150.000.000,- . pada ketika ini tuan Ali melulu mempunyai dana Rp.
50.000.000,-. Untuk tersebut tuan Ali datang ke bank syariah untuk
mengajukan pembiayaan murabahah. Setelah diamini tuan Ali
mencicil sekitar 24 bulan (2 tahun) dengan margin keuntungan
yang disepakati sebesar 10%, maka:
Diketahui: Harga Beli = Rp. 150.000.000,-
Uang muka = Rp. 50.000.000,-
Margin = 10%
Jangka Waktu = 24 bulan
Ditanyakan: jumlah cicilan per bulan?
Jawab:
Harga beli = Rp. 150.000.000,-
Uang muka = Rp. 50.000.000,-
Pokok pembiayaan = Rp. 100.000.000,-
Margin = % margin x pokok pembiayaan x jangka waktu
= 10% x Rp. 100.000.000,- x 2 = Rp. 20.000.000,- +
Total pembiayaan = Rp. 120.000.000,-56
Perhitungan angsuran:
Harga beli = Rp. 150.000.000,-
Margin = Rp. 20.000.000,- +
Harga jual = Rp. 170.000.000,-
Uang muka = Rp. 50.000.000,-
Total pembiayaan = Rp. 120.000.000,-
Angsuran masing-masing bulan = Total Pembiayaan
Jangka Waktu Pembiayaan
= Rp. 120.000.000,-
24 bulan
= Rp. 5.000.000,-
Jadi tuan Ali bisa mencicil pembiayaan murabahah sebesar
Rp. 5.000.000,- per bulan.
8. Resiko Murabahah
Di antara bisa jadi resiko yang mesti diantisipasi antara
lain sebagai berikut.
a. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak menunaikan angsuran.
b. Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga sebuah barang di
pasar naik sesudah bank membelikannya guna nasabah. Bank tidak
bisa mengolah harga jual beli tersebut.
c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim dapat saja ditampik oleh
nasabah karena sekian banyak sebab, dapat jadi sebab rusak dalam57
perjalanan sampai-sampai nasabah tidak inginkan menerimanya. Karena itu
usahakan dibentengi dengan asuransi. Kemungkinan beda karena
nasabah merasa spesifikasi barang tersebut bertolak belakang dengan yang ia
pesan. Bila bank sudah menandatangani kontrak pembelian dengan
penjualnya, barang itu akan menjadi kepunyaan bank, dengan
demikian bank memiliki resiko guna menjualnya untuk pihak
lain.
d. Dijual, sebab bai al-murabahah mempunyai sifat jual beli dengan utang,
maka saat kontrak ditandatangani barang itu menjadi milik
nasabah. Nasabah bebas mengerjakan apa juga terhadap aset miliknya
tersebut, tergolong menjualnya. Jika terjadi demikian resiko default
akan besar.

9. Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah
Akad murabahah memang tidak sedikit digunakan pada produkproduk bank syariah maupun lembaga finansial syariah lainnya,

karena memang gampang dan tidak terlalu tidak sedikit berisi resiko.
Bentuk software murabahah dalam perbankan syariah maupun
lembaga finansial syariah lainnya antara lain.

a. Pengadaan barang
Transaksi ini yang dilaksanakan oleh bank syariah dengan
prinsip jual beli murabahah, laksana misalnya keperluan sepeda
motor guna pegawai, keperluan barang investasi guna pabrik
dan sejenisnya.58

b. Persediaan modal kerja (modal kerja barang)
Penyediaan barang persediaan guna modal kerja dpat
dilakukan dengan prinsip jual-beli murabahah, tetapi transaksi
ini melulu sekali putus, bukan sekali akad dengan pembelian
beulang-ulang. Penyediaan modal kerja berupa duit tidak tepat
mempergunakan prinsip jual beli murabahah ini. Transaksi modal
kerja ini baik penyediaan modal kerja barang maupun modal kerja
uang lebih tepat mempergunakan prinsip mudharabah atau
musyarakah.

c. Renovasi rumah
Dalam renovasi lokasi tinggal yang diperjualbelikan ialah bata
merah, genteng, kayu, paku, cat dan bahan bangunan lainnya dan
pembelian bangunan ini pun melulu sekali putus, tidak satu akad
dilakukan berulang-ulang. Dalam renovasi lokasi tinggal lebih tepat
pempergunakan prinsip istishna, sebab dalam istishna bank
dapat meluangkan bahan baku, tenaga kerja, dan sebagainya.63

D. Konsep Dasar Fatwa DSN

1. Pengertian Fatwa DSN
Fatwa merupakan perkataan dari bahasa arab yang memberi arti
pernyataan hukum tentang suatu masalah yang timbul untuk siapa
yang hendak mengetahuinya.64 Sedangkan Dewan Syariah Nasional
(DSN) ialah dewan yang disusun oleh Majelis Ulama Indonesia
63 Wiroso, Op.Cit, hlm. 56-57.
64 Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Op. Cit, hlm. 7.59
untuk menangani masalah-masalah yang bersangkutan dengan
aktivitas lembaga finansial syariah.65

2. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional

a. Tugas Dewan Syariah Nasional
1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam
kegiatan perekonomian pada lazimnya dan sektor
keuangan pada khususnya, tergolong usaha bank, asuransi,
dan reksa dana.
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis pekerjaan keuangan.
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan
syariah.
4) Mengawasi penerapan fatwa yang sudah dikeluarkan.

b. Wewenang Dewan Syariah Nasional
1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS pada masingmasing lembaga finansial syariah dan menjadi dasar
tindakan hukum pihak bersangkutan.
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi
ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang laksana Departemen Keuangan dan BI.
3) Memberikan rekomendasi dan atau menarik keluar rekomendasi
nama-nama yang bakal duduk sebagai DPS pada suatu
lembaga finansial syariah.
65 ibid, hlm. 460
4) Mengundang para berpengalaman untuk menyatakan suatu masalah
yang dibutuhkan dalam ulasan ekonomi syariah
termasuk otoritas moneter/lembaga finansial dalam dan
luar negeri.
5) Memberikan peringatan untuk lembaga finansial syariah
untuk menghentikan pembiasan dari fatwa yang telah
dikeluarkan oleh DSN.
6) Mengusulkan untuk instansi yang berwenang untuk
mengambil tindakan bilamana peringatan tidak diindahkan.

3. Fatwa DSN Tentang MurabahahFatwa DSN yang membicarakan tentang murabahah ialah Fatwa
Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000. Dewan Syariah
Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sesudah menimbang
bahwa masyarakat tidak sedikit memerlukan kemudahan pembiayaan dari bank
menurut pada prinsip jual beli. Bahwa dalam rangka memenuhi
kebutuhan masyarakat tersebut, bank syariah butuh mempunyai fasilitas
pembiayaan murabahah untuk nasabah yang memerlukannya, yaitu
menjual sebuah barang dengan menegaskan harga belinya kepada
pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai
laba. Yang terakhir bahwa DSN-MUI memandang perlu menetapkan
fatwa mengenai Murabahah guna dijadikan pedoman oleh lembaga
keuangan syariah.66

66 ibid, hlm. 60.61

4. Ketentuan Umum Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.67

a. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah.
1) Bank dan nasabah mesti mengerjakan akad murabahah yang
bebas riba.
2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah.
3) Bank dapat mengongkosi sebagian atau semua harga
pembelian barang yang disepakati kualifikasinya.
4) Bank melakukan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah atas nama
bank sendiri, dan pembelian ini mesti sah dan bebas riba.
5) Bank mesti mengucapkan semua urusan yang sehubungan dengan
pembelian, misalnya andai pembelian dilaksanakan secara utang.
6) Bank lantas menjual barang tersebut untuk nasabah
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah
marjin keuntungan. Dalam kaitan ini, bank mesti
memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada
nasabah inilah biaya-biaya yang diperlukan.
7) Nasabah menunaikan harga barang yang sudah disepakati
tersebut pada jangka masa-masa tertentu yang sudah disepakati.
8) Untuk menangkal terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan
akad tersebut, pihak bank dapat menyelenggarakan perjanjian
khusus dengan nasabah.
67 Ibid, hlm. 64-67.62
9) Jika bank berkeinginan mewakili untuk nasabah guna membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah mesti
dilakukan sesudah barang, secara prinsip, menjadi kepunyaan bank.

b. Ketentuan Murabahah untuk Nasabah.
1) Nasabah mengemukakan permohonan dan janji pembelian suatu
barang atau aset untuk bank.
2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia mesti membeli
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan
pedagang.
3) Bank lantas menawarkan aset tersebut untuk nasabah dan
nasabah mesti membelinya cocok dengan janji yang telah
disepakatinya, sebab secara hukum janji itu mengikat,
kemudian kedua belah pihak mesti menciptakan kontrak jual beli.
4) Dalam jula beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk
membayar duit muka ketika menandatangani kesepakatan awal
pemesanan.
5) Jika nasabah lantas menolak pembelian barang tersebut,
biaya riil yang sudah dikeluarkan bank mesti ditunaikan dari uang
muka tersebut.
6) Jika nilai duit muka tidak cukup dari kerugian yang mesti
ditanggung oleh bank, bank bisa meminta pulang sisa
kerugiannya untuk nasabah.63
7) Jika duit muka menggunakan kontrak urbun sebagai pilihan dari
uang muka, maka andai nasabah menyimpulkan untuk membeli
barang tersebut, ia tinggal menunaikan sisa harga dan bila
nasabah batal membeli, duit muka menjadi kepunyaan bank
maksimal sebesar kerugian yang itanggung oleh bank akibat
pembatalan tersebut, dan andai uang muka tidak mencukupi
nasabah mesti melunasi kekurangannya.

c. Jaminan dalam Murabahah.
1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, supaya nasabah serius
dengan pesanannya.
2) Bank bisa meminta nasabah guna menyediakan garansi yang
dapat dipegang.

d. Utang dalam Murabahah.
1) Secara prinsip, solusi utang nasabah dalam transaksi
murabahah tidak terdapat kaitannya dengan transaksi beda yang
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut.
Jika nasabah memasarkan kembali barang itu dengan
keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk
menyelesaikan utangnya untuk bank.
2) Jika nasabah memasarkan barang itu sebelum masa angsuran
berakhir, ia tidak mesti segera melunasi semua angsurannya.
3) Jika penjualan barang itu meyebabkan kerugian, nasabah
tetap mesti menuntaskan utangnya ssuai kesepakatan awal. Ia64
tidak boleh memperlambat pembayaran cicilan atau meminta
kerugian tersebut diperhitungkan.

e. Penundaan pembayaran dalam Murabahah
1) Nasabah yang memiliki keterampilan tidak dibetulkan menunda
penyelesaian utangnya.
2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau
jika slah satu pihak tidak membayar kewajibannya, maka
penyelesaiannya dilaksanakan melalui Badan Arbitrase Syariah
setelah tidak terjangkau kesepakatan melewati musyawarah.
f. Bangkrut dalam Murabahah
1) Jika nasabah telah ditetapkan pailit dan tidak berhasil menyelesaikan
utangnya, bank mesti menunda tagihan utang hingga ia
menjadi mampu kembali atau menurut kesepakatan.